cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltaqnin@uinsu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 2685399X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum menerbitkan artikel dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum. Terbit dua kali satu tahun, edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019" : 6 Documents clear
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP AYAH DAN IBU PADA MASYARAKAT MANDAILING DI KABUPATEN MANDAILING NATAL Abdur Rahim
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.6393

Abstract

Penelitian ini menyajikan informasi terkini mengenaianalisis hukum Islam terhadap praktik pembagian waris terhadap ayah dan ibu pada masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandaing Natal. Penenlitian ini disajikan dalam bentuk kualitatifdengan pendekatan sosiologi hukum  (hukum Islam). Penelitian ini menggunakan hukum Islam (kewarisan hukum Islam)sebagai alat analisis dalam menganalisa data penelitian. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa pemahaman dan pelaksanaan hukum waris terhadap ayah dan ibu masyarakat masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal dengan tidak memberikan hak warisnnya dari harta warisan anaknya yang meninggal dunia, berdasarkan pertimbangan kelangsungan hidup istri dan cucunya, seperti biaya pendidikan dan sebagainya sehingga dengan pertimbangan tersebut harta warisan menjadi hak anak dan istri si mayit. Sesungguhnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat muslim masyarakat Mandailing di Kabuapaten Mandailing Natal khususnya dibidang waris adalah semangat kemashlahatan.
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN PROBLEMATIKA SEPI PEMINAT Abdul Muhsin
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.6397

Abstract

Program Studi Perbandingan Mazhab atau Prodi PM adalah satu dari enam program studi yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara saat ini dan juga merupakan salah satu dari dua program studi yang memiliki akreditasi A disamping Program Studi Mu`amalah (Hukum Ekonomi Islam). Namun beberapa tahun belakangan, peminat atau calon mahasiswa prodi ini sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab sepinya peminat calon mahasiswa dan faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang melatarbelakangi sepinya peminat program studi Perbandingan Mazhab ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan informan datanya selain bersumber dari guru dan siswa/i dua sekolah tingkat Aliyah (SLTA) yang ada di Kota Medan, juga diperoleh dari mahasiswa baru Prodi PM dan dosen Fakultas Syari’ah UIN Sumatera Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cita-cita siswa/i kelas XII atau calon mahasiswa, informasi yang lengkap tentang suatu program studi, dan keterbatasan lowongan kerja lulusan atau alumni merupakan faktor-faktor dominan yang membuat rendahnya minat siswa/i Aliyah / SLTA mendaftar di Program Studi Perbandingan Mazhab. Kedepan, prodi perlu melakukan sosialisasi yang lebih intens dan harus tepat sasaran, menjalin kerjasama yang lebih serius  dengan berbagai pihak, memberi stimulus kepada calon mahasiswa dengan menyediakan beasiswa bidikmisi atau beasiswa dan bantuan lainnya, melakukan alumni tracing (penelusuran alumni) dan mengoptimalkan peran website fakultas dan alumni.
Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat “Al-Umūru bi Maqāṣidihā” Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan armaya azmi
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.6360

Abstract

The discourse about “niat (intention)” is a fairly general study in the literature of Islamic studies, this is due to the urgency of the position of intention in human law. One of the principles of fiqh formulated about intention is "Al-Umūru bi Maqāṣidihā". This rule is the Asasiyah Rule (basic) in the discussion themes of Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. So far, the study of intention is only focused on matters of worship such as salat, fasting, etc. In this article the author tries to actualize the application of the principles of fiqh in a criminal case of murder, about how the position of intent and its application in the crime of murder, how to prove intention in legal matters, and how the influence of intentions on the judge's decision. This article will also be juxtaposed with the application of the principles of fiqh about intentions towards criminal law cases in the perspective of Islamic law and criminal law, which turned out to have many conformities
CARA HALAL MEMILIKI HARTA Tjek Tanti
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.6392

Abstract

Humans need wealth in meeting their needs. Property is a basic human need, both for clothing, food and shelter. With wealth someone supports himself, his family and also his religion. Therefore humans always look for it and try to get it. Treasure can provide happiness in this world and the hereafter if it is obtained from halal sources and used in the right things. But on the contrary property will be disastrous if obtained in the wrong way and used for bad things. Therefore, in obtaining the wealth of Muslims it is necessary to know the principles and norms in Islamic Law about how to obtain halal property. The following article discusses various matters relating to the halal way of owning assets.
PENGGUNAAN QAWAID FIQHIYYAH PADA FATWA YANG DIKELUARKAN DEWAN FATWA AL JAM’IYATUL WASHLIYAH Muhammad Hizbullah
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.5900

Abstract

Qawaid fiqhiyyah merupakan media dalam menggali kandungan dan makna hukum yang termaktub dalam nash alquran dan sunnah. Dengan mampu mengetahui dan memahami qawaid fiqhiyyah kita akan mengetahui benang merah dalam permasalahan fikih. Eksistensi qawaid fiqhiyyah dapat dijadikan titik temu dari permasalahan-permasalhan fikih yang dapat membuahkan kearifan dalam penerapan hukum yang diakibatkan adanya perbedaan waktu, tempat dan adat kebiasaan. Permasalahan-permalahan hukm Islam akan terus berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dimana masyarakat butuh suatu ketetapan hukum dalam suatu permasalhan baru yang mungkin tidak tertuang secara eksplisit di dalam alwuran dan sunnah. Untuk itu dibutuhkan suatu perkumpulan yang mampu menjawab permasalahan tersebut. AL Jam'iyatul Washliyah memiliki organ yang disebut Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. Organ ini berkompeten untuk mengeluarkan fatwa baik untuk kalangan Al Jam'iyatul Washliyah sendiri maupun masyarakat umum. Untuk itu artikel ini akan membahas bagaiman metode penginstinbatan hukum dan survey penggunaan qawaid fiqhiyyah pada Dewa Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VAKSIN PALSU OLEH PETUGAS FARMASI PADA MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks) Frans Gerhard Silalahi; Ricky Yang
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.6474

Abstract

ABSTRAK Kesehatan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum, upaya pemerintah, perlindugan hukum tentang penggunaan vaksin, menanggulangi, dan penyebaran vaksin palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara perpustakaan dan analisis data secara kuantitatif dan disajikan secara sistematis. Bedasarkan hasil penelitian ini pengaturan hukum tentang penggunaan vaksin dimasyarakat terdapat pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, serta diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dalam pertimbangan ini Hakim yang menjatuhkan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan yang didasarkan fakta-fakta didalam persidangan alat bukti maka di dalam persidangan hakim yang berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 197 UUNo.36 Tahun 2009, maka didalam persidangan terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana penyebaran vaksin palsu yang merupakan pemindanaan yang sudah tepat.Kata Kunci: Vaksin Palsu, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.      ABSTRACT               Health is an important thing for a country because health is one of the parameters to measure the success of human development. The purpose of this study was to determine the legal arrangements, government efforts, legal protection regarding the use of vaccines, tackling and spreading fake vaccines. The method used in this study is a normative juridical method which is analytical descriptive, the source of legal material obtained is using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques using data collection techniques by means of library and data analysis in a manner quantitative and systematically presented. Based on the results of this study the legal arrangements regarding the use of vaccines in the community are contained in the Health Law No. 36 of 2009, and are regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia No. 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization under this consideration. Based on the facts in the trial of evidence, then in the trial of the judge who believes that the defendant's actions violated article 197 UUN. 36 of 2009, then in the trial the defendant was found guilty of committing the crime of spreading fake vaccines which is an appropriate act.Keywords: Fake Vaccines, Criminal Liability, Criminal Acts.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 01 (2023): Januari-Juni 2023 Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022 Vol 3, No 02 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): Januari-Juni 2019